Pencanangan sustainable energy atau energi berkelanjutan sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 1920-an. Ditandai dengan pertama kali Amerika Serikat merilis turbin penggerak angin. Lambat laun, menipisnya sumber energi fosil menjadi perhatian dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan dan akselerasi energi berkelanjutan setidaknya bertumpu pada dua aspek, nilai keekonomian dan program yang jelas.
Blue print transisi energi di Indonesia setidaknya telah mencanangkan bauran energi bari terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di tahun 2025. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan realisasi bauran baru 12,3 persen di akhir tahun 2022. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sampai dengan 3.636 GW dengan potensi utama energi hidro (air) dan potensi surya. Lalu bagaimana aspek perekonomian dan kekuatan program bekerja untuk mengakselerasi potensi yang ada?
Biaya penurunan emisi atau lebih jauh menggunakan bauran EBT membutuhkan teknologi yang mahal. Peran negara maju dan pendanaan internasional sangat penting untuk mengatasi hal ini. Negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat mewujudkannya melalui perbaikan lingkungan domestik untuk investasi asing dan investasi energi bersih. Kesiapan inverstor untuk mendukung proyek energi terbarukan sangat penting. Artinya, meningkatkan peran sektor swasta serta lembaga keuangan internasional menjadi kunci.
G20 yang diketuai oleh Indonesia di tahun 2022, berhasil menyepakati perjanjian tansisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) oleh pemimpin negara-negara G20. Target capaian terdekat JETP di antaranya menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara, memobilisasi investasi dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP). Tentu ini sejalan dengan apa yang ingin dituntaskan oleh Pemerintah Indonesia dalam jangka menengah; (1) pengembangan energi bersih; (2) percepatan pension dini PLTU batubara; (3) dan peningkatan serta pengembangan industri pendukung EBT. Langkah-langkah strategis ini memerlukan pelibatan masyarakat agar lebih inklusif, tak terkecuali di sektor ketenagakerjaan, agar sejalan dengan prinsip berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi. No one left behind. Peluang dan tantangan dalam menjaga keberlanjutan transisi energi akan menyertai. Semangat ini perlu dibarengi dengan penerjemahan visi dalam kebijakan secara tepat.